Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal kembali membuahkan hasil. Dalam dua operasi pengawasan intensif di bulan April dan Mei 2025, BPOM bersama pihak kepolisian menindak delapan lokasi produksi dan distribusi obat serta obat bahan alam (OBA) ilegal di wilayah Klaten dan Kudus, Jawa Tengah. Temuan di lapangan cukup mengkhawatirkan. Sarana produksi ini beroperasi di kawasan permukiman padat penduduk tanpa izin resmi, tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan tidak mengikuti standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
Beberapa produk yang ditemukan antara lain kaplet “Rheumakap” palsu yang mengandung deksametason, serta obat pegal linu dan suplemen stamina pria yang diduga dicampur parasetamol, natrium diklofenak, sildenafil, hingga tadalafil, semua merupakan bahan kimia obat (BKO) yang dilarang dalam produk OBA. Dari Klaten, total nilai barang bukti mencapai sekitar Rp2,84 miliar, sementara dari Kudus sekitar Rp855 juta. Peredaran produk ini tidak terbatas secara lokal, diduga sudah menjangkau berbagai provinsi melalui jalur luring dan daring. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa modifikasi OBA dengan penambahan BKO masih menjadi modus kejahatan yang marak terjadi. Penambahan BKO memberikan efek instan yang menipu dan membahayakan kesehatan konsumen jika digunakan tanpa kontrol medis. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah tergiur oleh klaim “alami” atau “herbal”, apalagi yang menjanjikan hasil cepat tanpa efek samping. BPOM menekankan pentingnya memastikan legalitas produk, terutama dengan memeriksa nomor izin edar melalui situs resmi pom.go.id atau aplikasi “BPOM Mobile”.
Label produk yang jelas, nomor registrasi, dan informasi komposisi yang transparan adalah kunci untuk memilih produk yang aman. Selain itu, pelaku usaha juga diingatkan untuk tidak bermain-main dengan kesehatan masyarakat. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan dapat berujung pada sanksi pidana berat, termasuk denda miliaran rupiah dan penjara hingga 12 tahun.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga sangat penting. Jika menemukan produk mencurigakan atau mengalami efek yang tidak wajar setelah mengonsumsi suatu produk, segera laporkan ke BPOM melalui kanal pengaduan resmi, baik daring maupun melalui kantor perwakilan BPOM di daerah. Laporan dapat disampaikan melalui berbagai kanal resmi yang disediakan oleh BPOM, seperti Contact Center HALOBPOM 1500533, SMS 081219999533, WhatsApp 08119181533, e-mail halobpom@pom.go.id, Instagram @BPOM_RI, Facebook @bpom.official, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Setiap pelaporan masyarakat yang disampaikan dapat memperkuat pengawasan terhadap OBA yang semakin optimal, sehingga upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Melalui upaya penindakan, BPOM menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Namun, keberhasilan pengawasan tak hanya bergantung pada otoritas, tetapi juga pada kesadaran dan peran aktif masyarakat sebagai konsumen yang cerdas dan kritis. Masyarakat diimbau menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan produk obat dan OBA. Peran serta masyarakat sangat penting dalam memutus rantai peredaran OBA ilegal.
Sumber: Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.05.25.119 tanggal 26 Mei 2025 tentang BPOM Tindak Sarana Produksi dan Peredaran Obat dan Obat Bahan Alam Ilegal di Klaten dan Kudus.
