Cantik dengan Resiko: Ancaman Dibalik Kosmetik Ilegal
Semula kecantikan identik dengan keindahan luar yang dapat dilihat, namun jika produk yang digunakan berasal dari rantai ilegal dan tidak diawasi, kecantikan tersebut bisa berubah menjadi bahaya tersembunyi. Di Indonesia, kosmetik ilegal bukan hanya soal keaslian merek atau mirip-mirip sampul produk terkenal. Banyak di antaranya tanpa izin edar BPOM, mengandung bahan berbahaya, atau transit melalui jalur tidak resmi. Dampaknya tidak hanya membahayakan kesehatan konsumen, tetapi juga merugikan industri lokal & pelaku usaha kosmetik yang patuh pada aturan, dan menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu kepercayaan masyarakat (BPOM, 2025).
Apa Itu Kosmetik Ilegal?
Kosmetik ilegal adalah produk kecantikan yang masuk ke Indonesia tanpa mematuhi aturan perizinan, seperti:
- Tidak memiliki izin edar atau nomor notifikasi BPOM (BPOM, 2025);
- Mengandung bahan terlarang seperti merkuri, hidrokuinon, atau pewarna berbahaya (BPOM, 2025)
Di balik tren viral, ada fakta yang bikin ngeri
BPOM bersama Kementerian Perdagangan dan aparat penegak hukum telah menemukan berbagai kasus kosmetik ilegal dalam beberapa tahun terakhir
- Pada tahun 2016, BPOM berhasil menemukan 9.071 jenis kosmetik impor ilegal dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 77,9 miliar rupiah (BPOM, 2016)
- Pada Juni–September 2024, BPOM dan Kemendag mengamankan 415.035 buah kosmetik impor ilegal senilai Rp11,4 miliar di berbagai provinsi (BPOM, 2024).
- Pada Oktober–November 2024, ditemukan 235 item kosmetik ilegal berjumlah ±205.400 buah dengan nilai ekonomi Rp8,91 miliar (BPOM, 2024).
- Pada Februari 2025, ditemukan 91 merek kosmetik impor ilegal dengan 205.133 produk senilai lebih dari Rp31,7 miliar. Dari jumlah tersebut, 60% merupakan produk impor, 79,9% tanpa izin edar, 17,4% mengandung bahan berbahaya, 2,6% kosmetik kedaluwarsa, dan 0,1% merupakan kosmetik injeksi (BPOM, 2025).
Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa:
- Tingkat peredaran kosmetik ilegal masih tinggi meskipun terjadi fluktuasi nilai ekonomi dari tahun ke tahun. Pada 2016, nilainya sangat besar yaitu Rp77,9 miliar, kemudian menurun pada 2024–2025, namun tetap signifikan.
- Periode 2024–2025 menunjukkan peningkatan kembali, khususnya pada Februari 2025 dengan nilai Rp31,7 miliar. Hal ini menandakan bahwa meskipun pengawasan diperketat, masih banyak celah distribusi kosmetik ilegal.
Glow up instan, tubuh break down
Kosmetik ilegal menimbulkan dampak kesehatan serius: iritasi, alergi, bahkan kerusakan organ akibat paparan merkuri atau bahan kimia berbahaya lainnya (Intelijen BPOM, 2023). Selain itu, promosi berlebihan di media sosial sering menyesatkan konsumen, karena kemasan menarik tidak selalu menjamin keamanan (BPOM, 2025). PerBPOM No. 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, bahwa semua kosmetik wajib dinotifikasi ke BPOM sebelum dipasarkan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memperkuat mekanisme perizinan berbasis risiko dalam peredaran kosmetik, sehingga kosmetik tanpa izin masuk kategori pelanggaran serius. Sebagian besar kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya didistribusikan dan dipromosikan secara online, terutama melalui e-commerce. Beberapa merek dari 69 merek yang ditemukan antara lain Lameila, Aichun Beauty, Wnp’l, Mila Color, 2099, Xixi, Jiopoian, SVMY, Tanako, dan Anylady.
Daftar merk kosmetik ilegal temuan hasil intensifikasi pengawasan kosmetik tahun 2025 dapat dilihat pada link berikut (BPOM ,2025):
https://bit.ly/DaftarMerekKosmetikIlegalTemuanHasilIntensifikasi dan https://bit.ly/DaftarMerekdanNamaProdukTemuanHasilInwasKosmetikTahun2025
BPOM bekerja, konsumen terlindungi
BPOM telah melakukan berbagai langkah, antara lain:
- Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik ke Dalam Wilayah Indonesia, menegaskan bahwa setiap kosmetik harus terdaftar (notifikasi) tunduk pada pemeriksaan BPOM. Produk yang tidak memenuhi syarat akan dianggap ilegal dan dikenakan tindakan tegas (BPOM RI, 2023).
- Intensifikasi Pengawasan: operasi di berbagai wilayah untuk menyita produk ilegal bernilai miliaran rupiah (BPOM, 2025).
- Penegakan Hukum: berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar dapat dipidana hingga 12 tahun penjara atau denda Rp5 miliar (BPOM, 2024).
- Kolaborasi Lintas Sektor: kerja sama dengan Bea Cukai, Polri, Kementerian Perdagangan, hingga platform digital (Kemendag, 2024).
- Edukasi Konsumen: kampanye Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (BPOM, 2024).
Generasi Muda, Garda Terdepan Lawan Kosmetik Ilegal
Sebagai mahasiswa apoteker, memandang masalah peredaran kosmetik ilegal di Indonesia sebagai isu serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kasus temuan produk ilegal senilai miliaran rupiah yang dilakukan BPOM menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat rentan terhadap bahaya produk kosmetik yang tidak aman.
Terdapat dua sisi penting dari permasalahan ini. Pertama, dari sisi kesehatan masyarakat, kosmetik ilegal sangat berisiko karena sering mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau pewarna sintetis yang dapat merusak kulit dan organ tubuh dalam jangka panjang. Kedua, dari sisi kepercayaan terhadap profesi kesehatan, peredaran kosmetik ilegal mencederai upaya tenaga kesehatan, termasuk apoteker, dalam mengedukasi dan melindungi masyarakat.
BPOM mengamankan sarana produksi kosmetik ilegal di Tangerang Selatan yang pemiliknya berprofesi sebagai Apoteker dengan omzet sekitar Rp800 juta - Rp1 miliar (BPOM, 2025). Kasus ditemukannya pabrik obat ilegal dengan pemilik yang berprofesi sebagai apoteker menunjukkan ironi besar dalam dunia kefarmasian. Apoteker, yang sejatinya mengemban amanah sebagai penjaga mutu, keamanan, dan khasiat obat, justru menyalahgunakan profesinya untuk keuntungan pribadi. Padahal, kode etik apoteker secara jelas menegaskan kewajiban menjaga martabat profesi dan melindungi masyarakat dari risiko obat yang berbahaya. Sebagai 8 Stars Pharmacist, apoteker di masa mendatang harus mampu menjadi caregiver yang memastikan produk aman, decision maker apoteker harus berani menolak peran jika ada tawaran atau situasi yang meragukan, dan communicator yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal. Apoteker juga dituntut sebagai leader dan manager yang menjalankan produksi sesuai CPKB, sekaligus life-long learner dan teacher yang terus memperbarui pengetahuan serta membimbing generasi berikutnya.
Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, apoteker bukan hanya menjadi researcher yang inovatif dalam menciptakan produk aman, tetapi juga penjaga integritas profesi. Kasus ini menjadi refleksi, bahwa apoteker harus menempatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat di atas segala keuntungan.
Cantik sejati lahir dari pilihan yang aman dan bertanggung jawab!
· Selalu memeriksa izin edar melalui aplikasi CekBPOM;
· Menghindari produk berharga terlalu murah atau viral tanpa bukti keamanan;
· Memperhatikan label, bahasa Indonesia, dan nomor registrasi;
· Melaporkan produk mencurigakan ke BPOM.
Daftar Pustaka
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2016). Penertiban kosmetika impor ilegal dan kosmetika mengandung bahan berbahaya: “Oeberantas produk ilegal dan berbahaya untuk keadilan dalam berusaha” [siaran pers]. BPOM RI. https://www.pom.go.id
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2024). BPOM temukan peredaran kosmetik ilegal dari 4 wilayah di Indonesia senilai lebih dari Rp8,91 miliar. BPOM RI. https://www.pom.go.id
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2024). Waspada temuan kosmetik ilegal meningkat 10 kali lipat. BPOM RI. https://www.pom.go.id
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2025). BPOM intensifkan pengawasan, Rp31,7 miliar kosmetik ilegal ditemukan. BPOM RI. https://www.pom.go.id
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2025). BPOM tindak tegas penjual kosmetik impor ilegal senilai Rp2,2 miliar di Jakarta. BPOM RI. https://www.pom.go.id
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik ke Dalam Wilayah Indonesia. Jakarta: BPOM RI.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2025). BPOM amankan sarana produksi kosmetik ilegal beromzet Rp1 miliar di Tangerang Selatan [siaran pers]. BPOM RI. https://www.pom.go.id
Intelijen BPOM. (2023). Mau cantik kok malah toksik? Waspada bahaya kosmetik ilegal dan berbahaya. BPOM RI. https://intelijen.pom.go.id
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag). (2024). BPOM-Kemendag amankan 415 ribu buah kosmetik impor ilegal. Kemendag RI. https://www.kemendag.go.id
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Impor. Jakarta: Kemendag RI.
Qonita Azzahra | Profesi Apoteker | UIN Syarif Hidayatulah