FORCE: Saat Masyarakat Jadi Garda Terdepan Melawan Obat Ilegal
Tahun lalu, sebuah pabrik kosmetik dan jamu ilegal beromzet miliaran rupiah berhasil digerebek oleh Penyidik BPOM. Menariknya, pabrik klandestin itu beroperasi secara leluasa selama bertahun-tahun tepat di tengah permukiman warga yang padat. Pertanyaannya: Mengapa tidak ada satu pun tetangga yang melapor? Jawabannya bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka takluk pada rasa takut. Takut identitasnya terbongkar, takut diintimidasi oleh sindikat, hingga enggan berurusan panjang dengan birokrasi hukum pelaporan.
Realitas diamnya masyarakat ini menunjukan betapa rapuhnya sistem pengawasan jika hanya bertumpu pada pendekatan aparat dari atas ke bawah (top-down). Di saat penegak hukum terikat oleh prosedur, pelaku kejahatan farmasi justru bergerak sangat adaptif, senyap, dan sering kali bersembunyi tepat di tengah lingkungan kita sendiri. Selama ini, masyarakat sebenarnya menyimpan kepingan informasi intelijen yang sangat krusial tentang peredaran obat dan makanan ilegal. Tanpa adanya jaminan pelindungan, informasi emas itu terkubur bersama keraguan
Sayangnya, mekanisme pelaporan yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan tersebut. Prosesnya dianggap rumit, memakan waktu, dan yang paling krusial, belum memberikan rasa aman. Akibatnya, banyak orang memilih diam meski mengetahui adanya pelanggaran. Korban penipuan obat penggugur kandungan, misalnya, takut identitasnya terbongkar dan menghadapi stigma. Pekerja di industri ilegal enggan melapor karena takut intimidasi. Sementara Sebagian lainnya ragu melapor karena pelakunya adalah orang terdekat. Di sinilah letak persoalan utamanya, bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena sistem belum sepenuhnya melindungi mereka.
Untuk menjawab tantangan tersebut, lahirlah FORCE (Fostering Online Reporting and Community Engagement), sebuah inovasi yang mengubah cara kita memandang pengawasan. FORCE bukan sekadar kanal pengaduan, melainkan platform pelaporan yang aman, mudah, dan dapat diakses oleh siapa saja.
Pendekatan FORCE sejatinya bertumpu pada konsep crowdsourcing intelijen, sebuah metode pengumpulan data yang, tanpa kita sadari, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh paling dekat adalah aplikasi navigasi Waze. Alih-alih mengandalkan pemantauan terpusat, Waze mengubah jutaan pengemudi menjadi “sensor hidup” yang memberikan laporan kondisi jalan secara real-time.
Satu laporan sederhana seperti kendaraan mogok atau jalan rusak mungkin terlihat sepele. Namun, ketika ribuan laporan serupa dikumpulkan dan dianalisis, terbentuklah peta kondisi lalu lintas yang akurat dan dinamis. Sistem ini tidak hanya menunjukkan kemacetan, tetapi juga mampu memprediksi titik rawan dan membantu pengguna menghindari risiko di perjalanan.
Filosofi inilah yang diadaptasi oleh FORCE ke dalam pengawasan obat dan makanan. Di lapangan, satu laporan dari warga tentang bau kimia mencurigakan dari rumah kontrakan tetangga, keluhan tentang kosmetik racikan tanpa label yang dijual di grup WhatsApp komunitas, atau aktivitas bongkar muat kardus polos di tengah malam tampak sebagai kejadian terpisah. Namun melalui FORCE, informasi tersebut tidak lagi berdiri sendiri.
Di tangan analis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), laporan-laporan tersebut dirangkai menjadi gambaran yang lebih utuh. Pola operasi dapat diidentifikasi, lokasi rawan dapat dipetakan, dan tren peredaran produk ilegal dapat dideteksi lebih dini bahkan sebelum produk tersebut meluas di masyarakat.
Dengan demikian, sebagaimana Waze mengubah pengemudi menjadi sumber informasi lalu lintas, FORCE berupaya mengubah masyarakat menjadi sumber informasi yang membantu mendeteksi dan mencegah peredaran obat dan makanan berbahaya secara lebih cepat dan tepat. Dalam kerangka ini, masyarakat berperan sebagai bagian dari sistem peringatan dini yang memperkuat pengawasan secara keseluruhan.
Yang paling penting, FORCE menempatkan satu prinsip utama: yang dinilai adalah kualitas informasinya, bukan siapa yang melaporkan. Artinya, masyarakat dapat berperan sebagai informan tanpa harus takut identitasnya terungkap. Dengan laporan yang jelas seperti informasi apa yang terjadi, di mana, kapan, dan bagaimana kejadiannya, informasi tersebut dapat langsung digunakan untuk analisis dan tindakan yang lebih cepat.
Melalui FORCE, masyarakat bukan lagi sekadar objek perlindungan, tetapi menjadi bagian dari sistem itu sendiri, menjadi “mata dan telinga” dalam pengawasan obat dan makanan. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan, FORCE membuka peluang untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan lebih dekat dengan kondisi nyata di lapangan. Sementara bagi masyarakat, ini adalah ruang aman untuk berkontribusi melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Tentu, membangun ekosistem intelijen partisipatif seperti FORCE tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan infrastruktur yang matang, di mana perlindungan identitas pelapor (whistleblower protection) menjadi harga mati. Kepercayaan publik hanya akan terbentuk jika sistem mampu memastikan bahwa yang dilindungi adalah pelapornya, dan yang ditindak adalah pelanggarannya.
Namun, ketika fondasi kepercayaan ini berhasil dibangun, FORCE berpotensi menjadi titik balik yang revolusioner. Pengawasan obat dan makanan tidak lagi bersifat reaktif menunggu jatuhnya korban, melainkan prediktif melalui puluhan ribu "mata dan telinga" masyarakat. Pada akhirnya keamanan obat dan pangan bukanlah semata-mata tugas eksklusif negara, melainkan hak komunal yang harus dijaga secara kolektif.
Jika selama ini masyarakat memilih diam karena merasa tidak memiliki tameng pelindung, FORCE hadir untuk mendobrak batasan tersebut. Saatnya mengubah rasa takut menjadi kekuatan nyata, karena garda terdepan dalam melawan peredaran obat ilegal adalah masyarakat itu sendiri.
Referensi
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). Laporan tahunan BPOM 2023. BPOM RI.
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Strategi pengawasan obat dan makanan berbasis risiko. BPOM RI.
World Health Organization. (2017). WHO global surveillance and monitoring system for substandard and falsified medical products. World Health Organization.
World Health Organization. (2020). Community engagement: A health promotion guide for universal health coverage. World Health Organization.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). Committing to effective whistleblower protection. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264252639-en
United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). State of implementation of the United Nations Convention against Corruption: Criminalization, law enforcement and international cooperation. United Nations.
Brabham, D. C. (2013). Crowdsourcing. MIT Press.
Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired, 14(6).
Meijer, A., & Thaens, M. (2013). Social media strategies: Understanding the differences between North American police departments. Government Information Quarterly, 30(4), 343–350. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.023
AMU|ONAPPZA
