Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menjalankan penahapan kedua program Kewajiban Sertifikasi Halal (Wajib Halal). Setelah melalui masa transisi komprehensif yang berakhir pada 17 Oktober 2026, ketentuan baru ini akan berlaku penuh mulai 18 Oktober 2026.
Langkah krusial ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, sekaligus memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi seluruh warga negara dalam mengonsumsi dan menggunakan produk sehari-hari.
Landasan Hukum dan Sinergi Regulasi
Program Kewajiban Sertifikasi Halal berakar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk menjamin teknis pelaksanaan di berbagai sektor industri, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Dalam kerangka regulasi ini:
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertindak sebagai penyelenggara dan pengatur utama JPH di Indonesia.
- BPJPH berkoordinasi dan bekerja sama secara terintegrasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pelaksanaan sertifikasi, pengawasan produk beredar, hingga penarikan barang dari peredaran khusus untuk obat, makanan, dan kosmetik.
- Layanan penyelenggaraan JPH kini wajib menggunakan Sistem Elektronik Terintegrasi guna mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi.
Cakupan Produk pada Penahapan Kedua
Jika tahap pertama Wajib Halal berfokus utama pada produk makanan dan minuman[, penahapan kedua memperluas kewajiban sertifikasi ke berbagai barang gunaan dan produk konsumen lainnya. Berdasarkan Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024, kategori produk yang wajib bersertifikat halal pada tahap ini meliputi:
- Kosmetik dan Perawatan Kulit: Memastikan seluruh bahan baku, bahan aktif (seperti kolagen atau gliserin), dan proses pengolahan memenuhi standar halal.
- Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan: Menjamin produk herbal dan suplemen harian memenuhi ketentuan syariat.
- Produk Kimiawi: Khususnya yang terkait atau digunakan pada produk konsumsi dan perawatan sehari-hari.
- Produk Rekayasa Genetik: Memberikan kepastian hukum dan kehalalan pada produk hasil bioteknologi.
- Barang Gunaan Kategori Tertentu: Meliputi barang gunaan yang dipakai (seperti sandang dan aksesori) serta barang gunaan yang berasal dari atau mengandung unsur hewan.
Mengapa Aturan Ini Penting bagi Indonesia?
Keputusan Pemerintah untuk memperluas kewajiban halal didasari oleh tiga tujuan utama:
-
Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum: Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kejelasan asal-usul bahan dalam kosmetik atau obat-obatan sangatlah vital. Kebijakan ini memberikan kepastian bahwa produk yang beredar telah diaudit secara resmi.
-
Transparansi dan Standar Kualitas Tinggi: Proses sertifikasi mengharuskan pemisahan tegas pada lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) — mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian. Hal ini meningkatkan higienitas dan standar mutu produk bagi seluruh konsumen.
-
Meningkatkan Daya Saing Global: Dengan standar nasional yang ketat dan terpercaya, produk kosmetik dan barang konsumsi Indonesia memiliki nilai tambah tinggi di pasar ekspor internasional.
Memahami Pengecualian Produk Non-Halal
Salah satu kesalahpahaman umum mengenai aturan Wajib Halal adalah anggapan bahwa produk non-halal akan dilarang beredar. Hal tersebut tidak benar.
Pemerintah tetap menghormati prinsip keberagaman dan pasar bebas[7]. Produk yang terbuat dari atau mengandung bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal[8]. Namun, sesuai Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 110 PP Nomor 42 Tahun 2024, pelaku usaha wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada kemasan produk secara jelas, mudah dilihat, dibaca, serta tidak mudah rusak atau dilepas. Langkah ini menjamin transparansi agar konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar.
Masa Berlaku Sertifikat Kemudahan Pelaku Usaha
Melalui penyempurnaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH kini berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH. Selain itu, bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Pemerintah memberikan kemudahan melalui mekanisme pernyataan halal (self-declare) yang didampingi oleh Pendamping PPH tanpa dikenakan biaya.
REFERENSI
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229. Jakarta: Sekretariat Negara.
AM | KOS
