Ketika mendengar tentang peredaran obat ilegal atau obat palsu, banyak orang langsung membayangkan pabrik rahasia yang kotor atau sindikat kriminal di sarang bawah tanah. Namun kenyataannya, ancaman itu sering kali tidak datang dari luar, melainkan bersembunyi rapi di balik meja kerja sistem distribusi obat yang resmi.
Dalam dunia intelijen farmasi, terdapat praktik kejahatan kerah putih yang dikenal sebagai diversi bahan baku obat, yaitu pengalihan bahan baku farmasi yang seharusnya digunakan untuk produksi obat resmi, tetapi justru dijual secara ilegal ke pihak lain. Bahan baku ini kemudian digunakan untuk memproduksi obat ilegal yang beredar di masyarakat.
Kasus seperti ini sering kali melibatkan oknum di perusahaan distribusi farmasi yang memanfaatkan posisi dan akses mereka untuk menyalahgunakan sistem.
Bagaimana Modus Operandi Ini Terjadi?
Secara sederhana, modus ini biasanya terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Bahan Baku Diimpor Secara Resmi
Perusahaan distribusi farmasi yang memiliki izin resmi akan mengimpor bahan baku obat (seperti bahan aktif Trihexyphenidyl atau Tramadol) dari luar negeri. Pada tahap ini, semuanya legal dan diawasi oleh regulator. Dokumen kepabeanan, izin edar, dan laporan stok awal terlihat sempurna tanpa celah.
2. Oknum Internal manipulasi Alur (Diversi)
Masalah muncul ketika ada oknum internal di dalam perusahaan yang menyalahgunakan wewenangnya.
Mereka bisa saja bekerja di bagian:
- pembelian (purchasing),
- pengadaan bahan baku (procurement),
- penjualan (sales),
- atau logistik.
Dengan akses yang dimiliki, mereka dapat mengatur agar sebagian bahan baku tidak dikirim ke perusahaan farmasi resmi, tetapi dialihkan ke pihak lain secara diam-diam. Manipulasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya:
- memalsukan dokumen pengiriman,
- mencatat stok secara tidak benar,
- atau mengirim barang melalui jalur distribusi tidak resmi.
3. Bahan Baku Masuk ke Industri Obat Ilegal
Bahan baku murni bernilai miliaran rupiah tersebut akhirnya jatuh ke tangan sindikat produksi obat ilegal (clandestine lab). Di tempat inilah bahan baku dicetak menjadi jutaan butir tablet tanpa takaran dosis dan standar keamanan yang jelas. Produk akhir inilah yang membanjiri jalanan, seperti peredaran Tramadol dan Trihexyphenidyl ilegal yang sering disandikan sebagai "pil sapi".
Ancaman Nyata bagi Kesehatan dan Ketertiban Sosial
Diversi bahan baku obat bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Ketika bahan baku obat dialihkan untuk produksi obat ilegal, kualitas dan proses pembuatannya tidak lagi berada di bawah standar keamanan yang seharusnya. Akibatnya, masyarakat berisiko mengonsumsi obat dengan dosis yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan medis. Kondisi ini juga dapat mendorong meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang seharusnya digunakan secara terbatas dan berdasarkan resep dokter. Selain itu, obat yang diproduksi tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan efek samping berbahaya karena kualitas dan komposisinya tidak terjamin. Jika praktik seperti ini terus terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap industri farmasi pun dapat menurun. Lebih jauh lagi, peredaran obat ilegal juga berpotensi memicu berbagai masalah sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
Audit Forensik dan Tanggung Jawab Perusahaan
Praktik pengalihan atau diversi bahan baku obat sebenarnya tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga berpotensi melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem regulasi nasional, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat maupun bahan baku farmasi telah diatur secara ketat oleh pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salah satu prinsip penting yang harus dipatuhi oleh perusahaan distribusi farmasi adalah penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang mewajibkan setiap pelaku usaha memastikan bahwa seluruh pergerakan obat dan bahan baku dapat ditelusuri, terdokumentasi dengan baik, serta hanya disalurkan kepada pihak yang memiliki izin resmi. Selain itu, praktik kefarmasian juga diatur dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menekankan pentingnya pengendalian mutu, keamanan, serta distribusi obat yang bertanggung jawab.
Setiap perusahaan farmasi memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) atau uji tuntas pelanggan secara ketat. Memvalidasi izin dan eksistensi fisik fasilitas kesehatan yang memesan bahan baku adalah keharusan, bukan sekadar formalitas pengisian dokumen.
Kegagalan perusahaan dalam mendeteksi musuh dalam selimut ini akan berujung pada konsekuensi fatal. Tidak hanya sanksi administratif berupa pencabutan izin operasi, aparat penegak hukum dan intelijen BPOM juga dapat menindaklanjutinya ke ranah pidana, termasuk mengusut aliran dana gelap (Follow the Money) dari oknum yang terlibat. Menjaga integritas rantai pasok adalah garis pertahanan terakhir untuk memastikan bahwa obat yang beredar adalah instrumen penyembuh, bukan racun yang menghancurkan generasi bangsa.
Skandal diversi ini meninggalkan satu pekerjaan rumah besar bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang produksi dan distribusi. Jika sistem yang dirancang dengan begitu ketat masih bisa dijebol dari dalam, seberapa yakin kita bahwa obat-obatan yang beredar di luar sana benar-benar bersih dari intervensi pasar gelap? Memberantas pabrik obat ilegal memang penting, tetapi membersihkan 'musuh dalam selimut' di perusahaan resmi adalah keharusan mutlak. Jika kita gagal memutus rantai pengkhianatan ini di hulu, kita akan selamanya menjadi pemadam kebakaran yang kewalahan menghadapi kobaran api di hilir."
Referensi:
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Jakarta: BPOM RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022). Pedoman Teknis Penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik bagi Pedagang Besar Farmasi. Jakarta: BPOM RI
- World Health Organization. (2011). WHO Good Distribution Practices for Pharmaceutical Products. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2017). A Study on the Public Health and Socioeconomic Impact of Substandard and Falsified Medical Products. Geneva: WHO.
SP | ONAPPZA
