Tersesat Dalam Upaya Terapi dengan Salah Kaprah Jasa Penitipan/ Jastip Obat
Jakarta, 01 September 2025
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Badan POM melalui fungsi intelijen telah mendeteksi adanya tren jasa penitipan atau yang biasa dikenal dengan istilah jastip, terhadap komoditas sediaan farmasi, khususnya obat yang mulai diminati dan perlahan menjadi komoditas jasa penitipan yang dianggap lazim. Model dari jastip ini berbagai macam, ada yang memang khusus sebagai jastip obat, ada yang memasukkan komoditas obat dalam jastip yang isinya beraneka ragam barang, dan ada pula jastip yang tadinya tidak terdapat komoditas obat, tetapi mulai merambah komoditas tersebut didalam susunan barang jastip. Komunikasi antara penyelenggara jastip dengan konsumennya juga mengalami perkembangan, dari yang semula lebih kepada komunikasi dalam bentuk grup atau komunitas pada media sosial Facebook, berkembang menjadi akun perorangan pada media sosial yang juga memperluas jangkauannya dengan memanfaatkan e-commerce dan media lintas platform seperti Tiktok, Instagram, X dan tentu saja Facebook.
Motif yang menjadi dasar komoditas obat mulai dilirik tentu saja terkait dengan faktor ekonomi, dimana barang – barang dari luar negeri bisa diberikan nilai dan harga yang lebih karena umum dipersepsikan sebagai barang mewah atau barang langka. Selain itu, adanya salah kaprah dan gagal paham terkait dengan substansi terkait dengan sediaan farmasi, dalam hal ini obat, dalam pemahaman para penyelenggara jastip dan konsumennya ikut berkontribusi dalam berkembangnya fenomena ini. Paradigma mengenai adanya aturan dan mekanisme khusus yang mengatur suatu produk obat dari dilakukan proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi hingga ketentuan pelayanan dan penyerahannya kepada konsumen belum secara penuh dan sadar dipahami oleh seluruh elemen Masyarakat. Belum lagi, beberapa pihak mungkin memiliki potensi untuk menyadari, atau bahkan secara sadar menyadari akan hal tersebut, tetapi mereka secara tidak bertanggungjawab menutup mata demi keuntungan yang ditawarkan dari bisnis yang dianggap sebagai celah hukum. Paradigma konsumen terhadap obat – obatan jastip ini cukup bervariatif, mulai dari mereka yang tidak mengetahui aturan dan ketentuan, kaum yang skeptis dengan kualitas produk obat yang beredar di dalam negeri, orang – orang dengan sumber dana yang lebih mengganggap kualitas obat – obatan dari luar negeri itu lebih berkualitas dan berefek, hingga kepada mereka yang telah berputus asa dengan penyakitnya dan mengusahakan apa saja untuk kesembuhannya, dimana dalam banyak kasus, sudah tidak lagi dapat berkompromi dan berpikir secara rasional.
Komplikasi pertanyaan tercipta sebagai respon dari fenomena jastip obat; dimana pertanyaan “apakah pengobatan dari obat jastip itu bisa?” dihadapkan dengan “apakah pengobatan dengan obat jastip itu boleh?”. Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, harus dipahami alasan dibalik pembatasan, pengaturan dan mekanisme khusus yang diatur terkait dengan obat. Obat dimaksudkan untuk dapat memberikan efek atau disebut dengan efikasi, yang berarti terkait langsung dengan kualitas yang terstandar agar tiap produknya benar – benar memberikan efek yang sama, dan yang paling penting adalah tidak mengabaikan aspek keamanan. Apakah itu berarti obat itu tidak aman? Tentu saja tidak dipahami demikian, pada hakikatnya obat adalah zat dari luar tubuh yang diberikan untuk mempengaruhi fungsi tubuh tertentu atau menciptakan kondisi tertentu, dimana dalam dunia kefarmasian sering dikenal dengan farmakodinamik, yaitu bagaimana peran suatu obat mempengaruhi atau berefek terhadap tubuh. Untuk mendapatkan efek yang menjadi peruntukkannya, obat harus dikonsumsi dalam dosis terapi yang artinya, tidak sembarangan jumlah yang dapat dikonsumsi. Kekurangan jumlah atau dosis akan menyebabkan obat tidak berefek, sebaliknya jika kelebihan, risiko yang ditanggung karena overdosis dapat berakibat fatal, mulai dari mengganggu fungsi tubuh dengan adanya efek samping, munculnya efek yang tidak diinginkan, hingga kepada akibat fatal lainnya, seperti kerusakan organ dan kematian. Oleh karena itu, obat menjadi komoditas sensitif yang perlu penanganan serius, yang bahkan kualifikasi SDM dengan kapabilitas pengelolaannya serta bentuk aktivitas dari lini hulu hingga hilir terkait dengan pengelolaan obat diatur, dan aturan tersebut benar – benar diwujudkan dalam undang – undang, yaitu UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang – undang akan terdapat sanksi hukum yang menanti. Berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut, maka komplikasi pertanyaan – pertanyaan tersebut menjadi retorika, dimana sebagian orang berusaha untuk memaknainya, dan sebagian lainnya tetap memilih untuk tidak peduli dan deaf tone.
Polemik isu jastip ini sudah bukan lagi potensi ancaman, tetapi sudah merupakan manifestasi dari gangguan nyata. Isu jastip obat sebenarnya menjadi populer saat pandemi COVID-19 melanda, sebagai respon permintaan berbagai kebutuhan termasuk obat – obatan dan suplemen penunjang, yang merupakan dampak kondisi psikologis yang penuh tekanan di tengah kondisi VUCA (Volatility (Volatilitas/Bergejolak), Uncertainty (Ketidakpastian), Complexity (Kompleksitas), dan Ambiguity (Ambiguitas/Samar)) pandemi. Namun, setelah pandemi COVID-19 berakhir, tren jastip tetap bertahan dan mengalami pergeseran tujuan. Maraknya jastip obat ini layaknya memang menjadi perhatian utama dan prioritas untuk pemerintah, hal ini penting agar permasalahan dapat terurai sebelum kompleksitasnya semakin rumit. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah di situasi dan kondisi nasional dan pemerintahan yang tidak menganggap isu Kesehatan dalam isu strategis pemerintahan. Bahaya laten jastip termasuk kepada munculnya efek yang tidak diinginkan yang berpotensi membahayakan tubuh akibat penggunaan obat dengan formulasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, memberikan ruang untuk pemalsuan produk obat tertentu, tidak terawasinya peredaran obat secara komprehensif sehingga permasalahan terkait konsumsi obat timbul, dan yang paling penting adalah terbukanya jalan untuk penggunaan obat yang tidak rasional dimana alih – alih mengobati, malah menciptakan komplikasi. Secara ekonomi, jastip obat tentu saja merugikan bagi perusahaan farmasi legal di Indonesia, produk legal yang telah terjamin kualitas, efikasi dan keamanannya akan dipaksa bersaing dengan produk luar negeri yang belum diakui legalitasnya di Indonesia, sebuah ironi yang sering terjadi untuk komoditas sediaan farmasi.
Sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, tanamkan pemahaman bahwa jastip obat merupakan hal yang salah kaprah dan bukan untuk dinormalisasi. Ciptakan paradigma bahwa orang yang sakit, harus dilakukan pengobatan dengan cara yang tepat, seperti swamedikasi untuk sakit ringan dengan obat – obat golongan obat bebas atau bebas terbatas, dan ketika upaya tersebut tidak memperbaiki kondisi, mulailah berobat kepada dokter, dan perolehlah obat sesuai resep pada tempat sesuai ketentuan. Mari mulai kembali dengan menciptakan iklim pengobatan rasional dengan mengatakan tidak kepada jastip obat. Laporkan segala hal yang mencurigakan kepada Badan POM terkait dengan komoditas obat, dan pastikan semua yang berharga terlindungi. Salam literasi
M.A | ONAPPZA
